Pemerintah Indonesia Harus Perbaiki Birokrasi Keuangan
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa Bin Brahim al-Mubarak bersama Rektor UNS, Ravik Karsidi
Birokrasi keuangan di Indonesia selama ini dinilai sangat lamban. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus segera perbaiki birokrasi keuangan demi mempercepat realisasi masuknya investasi. Hal itu sejalan dengan keinginan kuat Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan neraca perdagangan dengan Indonesia melalui penanaman investasi.
Demikian ungkap Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa Bin Brahim al-Mubarak saat menyampaikan kuliah umum di hadapan civitas akademika UNS, Rabu (24/4), di gedung Rektorat UNS, Solo.
Mustafa Bin Brahim al-Mubarak mencerita-kan pengalamannya di Jakarta, bagaimana dirinya mesti me-nunggu berminggu-minggu hanya untuk membuka rekening di sebuah bank maupun untuk melakukan transfer. “Birokrasi seperti itu harus diperbaiki. Untuk mengurangi-nya, salah satunya bisa dengan melibatkan kalangan pendidikan,” ujarnya.
Neraca perdagangan Arab Saudi dengan Indonesia, jelas Dubes, relatif kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Kendati demikian, dirinya mengaku gembira hubungan Indonesia-Arab Saudi berjalan baik serta memiliki ikatan kuat.
Disinggung menyoal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh salah satu mahasiswa, Mustafa Bin Brahim al-Mubarak terkesan ingin menghindar meski akhirnya mau memberikan keterangan. Menurutnya, permasalahan TKI sangat rumit. Terlebih, Indonesia dinilai terlalu membesar-besarkan kasus adanya hukuman mati TKI sehingga memicu kemarahan publik.
Dia menjelaskan, kasus yang terjadi sebenarnya kasus individual penganiayaan TKI. Bagaimanapun manusia bukan malaikat. Di Arab Saudi juga ada polisi maupun proses peradilan. Jadi jangan digeneralisasi. “Di sana juga ada kasus TKI membunuh anak, tapi kami tidak membesar-besarkan,” jelas Mustafa.
Mustafa Bin Brahim al-Mubarak berpendapat, kedua negara harus bisa mencari masalah bersama. Saat ini, Arab Saudi menjadi tempat bekerja bagi jutaan ekspatriat. Mereka rata-rata mampu bertahan 10-20 tahun dan tidak ada masalah. “Jadi persoalan TKI bukan pada peraturan, namun media terlalu membesar-besarkan kasus TKI. Perguruan tinggi harus bisa melahirkan lulusan komunikasi yang lebih baik lagi,” papar dia.
Usai menyampaikan kuliah umum, Dubes Mustafa Bin Brahim al-Mubarak dan rombongan yang diterima rektor UNS Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., sempat singgah di Masjid Nurul Huda. [red-uns.ac.id]
