UNS Revitalisasi KKN Berbasis Tematik dan Kemitraan

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Ravik Karsidi mengatakan bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) penting diterapkan kembali di bangku perkuliahan. Hal ini untuk mengikis penyakit sok keminter atau merasa pintar orang-orang di perguruan tinggi. Demikian ungkap Ravik dalam sambutannya saat membuka acara Semiloka UPKKN LPPM UNS di Hotel Orange, Solo, Selasa (2/7).

KKN UNS segera  diujicobakan  dan diterjunkan di empat lokasi di Solo, Boyolali, Wonogiri, dan Sragen. Rencananya ujicoba ini akan berlangsung selama enam minggu. Ketua Unit Pengelola Kuliah Kerja Nyata LPPM  UNS Dr.Sc.Agr.Rahayu,SP.MP dalam keterangannya mengatakan, untuk peminat KKN ini sebenarnya lebih dari 40 orang, nantinya untuk pertama kali KKN diterapkan ini, semua biaya akan dibiayai dari UNS sekitar Rp 120 juta dibagi empat lokasi KKN tersebut

UNS merevitalisasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) setelah setidaknya selama lima belas tahun vakum. KKN akan melibatkan sekitar 6400 mahasiswa S1 Reguler dan Transfer di 17 Kabupaten yang meliputi Solo Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, Grobogan, Demak, Pati, Jepara, Rembang, Blora, Pacitan, Bojonegoro, Magetan, dan Salatiga.

KKN kali ini  bersifat tematik dan berbasis kemitraan, demikian ungkap Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret Prof.Dr.Ir.Darsono,M.Si  dalam paparan “Semiloka Sosialisasi Penyelenggaraan Program KKN dengan Pemda dan Mitra” yang dihadiri Sekda, Kesbanglinmas,   dan Mitra serta Pejabat di lingkungan UNS.

KKN akan dilaksanakan mengacu pada model tematik integratif. Model tersebut diaplikasikan dengan didahului penjaringan tema dengan pemerintah daerah (pemda) yang menjadi tujuan penempatan peserta KKN. Tema tersebut diupayakan sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan oleh pemda sehingga akan terjadi sinergi antara UNS dengan pemda.

“Mereka (peserta KKN) ke lapangan sudah berbasis kepada masalah yang akan diselesaikan. Kemudian mereka akan menulis proposal untuk aktivitas ke lapangan sampai kepada bagaimana mereka juga berinisiasi untuk pemenuhan sumber anggaran melalui sponsorship dan sebagainya,” kata Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS Darsono, di sela-sela acara Semiloka Sosialisasi Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata dengan Pemda dan Mitra, di Hotel Orange, Selasa (2/7).

Peserta KKN akan ditempatkan di daerah selama 6 pekan. Pekan pertama, mahasiswa akan menulis proposal untuk aktivitas ke lapangan dilanjutkan dengan koordinasi lintas disiplin. Lalu, selama 4 pekan kemudian mahasiswa mengeksekusi program di lapangan. Pada pekan ke-6, mahasiswa masih tetap berada di daerah guna menyelesaikan laporan record kegiatan yang ada, seperti: angka ketercapaian, sejauh mana yang belum tercapai, dan sebagainya.

“Ketercapaian dan sisa yang belum tercapai tercapai akan dimasukkan untuk rombongan mahasiswa KKN berikutnya. Laporan itu juga akan digunakan untuk pemetaan rombongan KKN adik tingkatnya. Jadi mekanisme keberlanjutannya seperti itu,” terang Darsono.

Agustus mendatang, pihaknya akan menurunkan sebanyak 40 mahasiswa untuk pengujian instrumen. Selain itu, sebanyak 400 mahasiswa juga akan diberangkatkan pada Pebruari 2014 yang terdiri dari mahasiswa S-1 transfer.

Tidak Ada Pungutan

Pelaksanaan KKN tidak dipungut biaya. Darsono menyebutkan, ada dua jenis biaya, antara lain: biaya program dan biaya hidup. Biaya program sudah dicukupi oleh universitas. Sedangkan, biaya hidup mahasiswa selama KKN ditutup dengan mekanisme tabungan mandiri. Menurut hitungannya, biaya hidup yang diperlukan setiap mahasiswa sekitar Rp 1.250.000,-.

Mahasiswa angkatan 2011 sebenarnya sudah memiliki rekening di bank. Ketika mereka membayar SPP secara otomatis menabung di bank. Karena BLU dan UKT, universitas tidak dibolehkan memungut biaya lain selain UKT.

“Jadi, ketika mereka registrasi itu sekaligus sudah memiliki account. Kemudian, selama membayar SPP itu di sudah share di account itu secara tanpa disadari. Tapi, bukan di pengelolaan kami. Kami tidak mengelola itu. Jadi, untuk KKN ini tidak ada pungutan lagi,” Darsono menguraikan.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UNS menandaskan bahwa masyarakat membutuhkan aplikasi pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang perguruan tinggi. Tapi tidak seluruhnya cukup. Maka itulah yang namanya KKN ini menjadi sesuatu yang penting. [Humas LPPM UNS]