Rektor UNS Terima Satya Lencana Pembangunan
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Ravik Karsidi, MS menerima anugerah penghargaan Satya Lencana Pembangunan atas komitmennya dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penghargaan itu diberikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-66 di Mataram pada 13 Juli silam. Ravik Karsidi menjadi satu-satunya rektor perguruan tinggi di Indonesia yang menerima anugerah bergengsi tersebut.
Ketertarikan Ravik Karsidi pada bidang Koperasi dan UMKM bermula pada studi doktoralnya (S-3) di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1999. Disertasinya perihal Transformasi Pekerja Petani ke Industri Kecil dan Mikro mengantarkan ia menjadi ahli dalam bidang pemberdayaan masyarakat bidang UKM.
Kiprah Ravik dalam memajukan KUMKM di Indonesia tampak pada gagasannya untuk membentuk lembaga profesional yang mampu mendampingi para pelaku KUMKM untuk mengembangkan usahanya. Kini, lembaga itu dikenal dengan nama Business Development Services (BDS) pada tahun 2001.
Kala itu, Ravik yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM, kini menjadi LPPM) bersama Dr. Noer Sutrisno, Deputi Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan UMKM Kementerian Koperasi RI saat itu menggagas untuk membentuk BDS LPM UNS. Penetapan nama BDS juga tidak lepas dari peran serta dari Dr. Canella dari Filipina, konsultan World Bank.
“Saat ini BDS sudah sangat populer. Jumlahnya sudah mencapai lebih dari 18.000 BDS di seluruh Indonesia,” ujar Ravik saat memberikan keterangan pers di gedung Rekorat UNS, Senin (15/7).
Ravik juga turut membidani lahirnya Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI) dalam koferensi yang dihelat pada tanggal 27 – 30 Mei 2002, Solo. Berdirinya ABDSI didorong semangat perlu percepatan pengembangan UKM di Indonesia yang waktu itu jumlahnya mencapai lebih dari 50 juta unit usaha atau setara dengan 90 persen lebih jumlah usaha nasional. “Konferensi Nasional BDS tersebut telah menorehkan tonggak penting perkembangan BDS di tanah air,” terangnya.
Kepedulian Ravik untuk terus mengembangkan KUMKM di tanah air telah mendorong lahirnya Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan UMKM (PSP-KUMKM) tahun 2011. Pendirian PSP-KUMKM dimaksudkan untuk memotori kembali dalam pengembangan UKM dan peningkatan kapabilitas konsultan pendamping sekaligus berperan sebagai BDS-Resource Center (BDS-R).
Peran peningkatan kapasitas konsultan lembaga pendamping juga ditambah dengan pembukaan program studi (prodi) S-2 dan S-3 Pemberdayaan Masyarakat minat Pengembangan UKM Pascasarjana UNS. “Peran ganda PSP sebagai lembaga pemberdayaan UKM namun sekaligus berperan sebagai pemberdaya konsultan pendamping UKM diharapkan dapat menjadi model percepatan pengembangan UKM di Indonesia ke depan,” tandas Ravik. [red-uns.ac.id]
