PT Bakal Gabung ke Kemensristek
Perguruan tinggi direncanakan akan bergabung ke Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Hal ini merupakan langkah Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk meningkatkan otonomi PT yang berfokus pada pengembangan riset dan teknologi.
Bergabungnya PT ke Kemenristek itu menjadi salah satu rumusan hasil Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan FRI di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, 29-31 Januari silam.Ketua FRI Ravik Karsidi berkata bahwa hal itu dilakukan agar otonomi kampus dalam menyalurkan mimbar akademik bisa berperan maksimal.“Bisa dimungkinkan PT dipisah dari Kemendikbud lalu digabung ke Kemenristek, seperti: LIPI, BPPT,” kata Ravik saat ditemui di kampus UNS, Rabu (5/2).
Menurutnya, pengembangan riset dan teknologi sejalan dengan tri darma PT, antara lain: pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, para pimpinan PT yang hadir dalam pertemuan itu berpendapat bahwa PT lebih cocok bergabung ke Kemenristek.
“Jenjang TK hingga SMA fokus pada pendidikan.Sedangkan dua fungsi lain, riset-inovasi dan pengabdian kepada masyarakat, tidak dimiliki satuan pendidikan selain PT. Hal ini lebih efektif dengan pembentukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi,” tutur Rektor.
Ravik menjelaskan, di tahun politik ini FRI terus berupaya mendorong terwujudnya sistem demokrasi yang lebih bermartabat serta mengedepankan manfaat demi pembangunan nasional. Hal itu diimplementasikan dalam beberapa kegiatan, seperti: menggelar pendidikan politik untuk pemilih pemula, pengawasan pemilu serta mengkritisi program kerja partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden melalui seminar, diskusi, dan talk show.
“Ada sekitar 3.200 PT se-Indonesia. Nanti kami akan berbagi tugas kampus-kampus, imbau rektor lewat BEM atau kelompok mahasiswa dalam rangka pendidikan pemilu dan pengawasan. Tahun politik ini juga harus kritis pada program kerja partai politik maupun capres dan cawapres bukan hanya konsen pada orangnya,” kata Ravik.
Ravik berpendapat, dalam rangka menyongsong Era Asia, dia menyarankan agar memiliki kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, jujur, berkarakter, cerdas, dan berintegritas pada nilai-nilai Pnacasila, UUD 1945, dan NKRI.Seorang pemimpin juga harus mampu memahami masalah dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam jangka panjang. [red-uns.ac.id]
